Bansos Corona Disunat hingga Rp 500 Ribu, Warga Klaten Mengaku Diancam Seperti Ini

OKEKEPOAN - Sejumlah warga di Desa Carikan, Kecamatan Juwiring, Klaten mengeluh bantuan sosial (bansos) terdampak virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya disunat hingga Rp 500 ribu.

Alasan pemotongan itu untuk dibagi rata ke tetangga di satu RT.

Bansos yang dipotong itu berupa bantuan sosial tunai (BST), maupun bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa. Besaran pemotongan ada yang Rp 300-500 ribu.

"Saya terima BST tahap I dari pemerintah Rp 600.000, dikumpulkan di RT dan dibagi untuk pemerataan tinggal menerima Rp 150 ribu. RT lain malah tinggal menerima Rp 100 ribu per orang," kata salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya kepada wartawan, Minggu (7/6/2020).

Warga itu pun mengaku terpaksa menerima duit bansosnya disunat karena diancam akan dikucilkan.

Dia menambahkan BST tahan kedua, sudah cair pada pekan lalu.

"Sudah cair lewat Pos Rp 600 ribu tetapi belum saya serahkan ke pengurus RT Rp 450 ribu seperti tahap pertama. Tapi saya lalu diancam jika tidak mau bermasyarakat jika nanti ada apa-apa warga tidak tahu menahu," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan pria yang bekerja sebagai buruh ini. Dia menyebut dari dana BLT Dana Desa senilai Rp 600 ribu, dia hanya menerima Rp 300 ribu.

Alasannya pun sama-sama untuk pemerataan.

"RT-RT lain kabarnya juga sama. Cuma besaran yang dipotong beda-beda," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Carikan, Kecamatan Juwiring, Kiryanto mengaku sudah mendengar ada kabar bagi rata bantuan tersebut di beberapa RT.

Namun, dia menyebut hal itu tidak dilakukan atas sepengetahuan pemerintah desa.
"Dengar-dengar ada pembagian tapi pemerintah desa tidak bisa melarang bantuan dibagi. Tapi pemerintah desa juga tidak pernah menganjurkan bantuan untuk dibagi," kata Kiryanto.

Kiryanto menjelaskan di desanya ada 4 RW dengan 14 RT. Dia merinci penerima BST dari Kemensos ada 122 kepala keluarga dan BLT dana desa ada 150 orang dan semua sudah disalurkan tahap I.

"Sudah disalurkan semua. Soal dibagi monggolah terserah urusan kampung masing-masing dan pemerintah desa tidak tahu," sambung Kiryanto.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Klaten Much Nasir mengatakan akan mengecek informasi tersebut.

"Kita tidak berkomentar dulu. Kita akan cek dulu," kata Nasir